Oleh : Arwin Saputra
Mengutip dari bahasa Tokoh Masyarakat Arie Suryanto yang merupakan salah satu aktivis lingkungan yang juga tokoh dibalik pememaran Kabupaten TanjungJabung menjadi Kabupaten TanjungJabung Timur. Ia mengatakan “politik itu tentunya kepentingan, jadi semua bicara kepentingan”.
Kalau bicara kepentingan, apalagi kepentingan politik jangka panjang. Pas sudah, jika Bupati TanjungJabung Timur, Dilla Hikmah Sari untuk mengambil perahu PAN.
Apalagi politik di legislatif, komposisi PAN masih menguasai 17 kursi parlemen dengan fraksi PAN.
Kita lihat saja, politik Presiden RI Prabowo Subianto, pasca pemilihan presiden. Ia sadar betul, bahwa apa yang akan dilakukan untuk membangun Indonesia ini perlu kekuatan dari koalisi partai. Untuk menyelamatkan kebijakan yang akan dilakukan, tentu tidak terlepas dari peran parlemen yang dalam hal ini anggota fraksi partai di DPR RI.
Lantas, ia langsung membangun kekuatan koalisi merah putih dengan menggandeng partai-partai diluar koalisi. Alhasil, beberapa partai sebut saja PKB bergabung dengan koalisi Merah Putih meski sebelumnya PKB diluar barisan Prabowo-Gibran.
Membaca itu, tentu Bupati Dillah harus mengkaji ulang keputusan untuk tidak mengambil PAN. Sebab kedepan, kekuatan politik dilegislatif diperlukan untuk menyelamatkan program program dan visi misi ‘Merata’ yang sudah dicetuskan saat kampanye.
Ini bukan bicara kepentingan politik saja, tetapi ini juga bicara kepentingan program untuk rakyat dimasa yang akan datang dalam pemerintahan Dillah-Muslimin. Ditambah saat ini, telah muncul kekuatan politik baru, pasca mantan Bupati Romi Hariyanto memutuskan untuk menahkodai PSI Provinsi Jambi. Setidaknya, peta politik Tanjabtim akan berubah di Pileg 2029.
Bupati Dillah, tentu harus mempersiapkan itu, mengambil kembali partai yang telah membesarkannya yakni PAN atau ikut membesarkan Partai Presiden RI Prabowo, yakni menjadi ketua Partai Gerindra atau ikut bergabung mengikuti langkah politik Mantan Bupati Romi dengan menjadi Ketua PSI Tanjung Jabung Timur. (akan kita kupas pada edisi berikutnya).
Dillah harus segera mengambil sikap, sebab tahun 2025 ini partai-partai yang ada akan segera melalukan perombakan pimpinan, sebut saja PAN yang akan segera menggelar musda, kemudian Partai Golkar dan beberapa partai lainnya juga akan segera menentukan pimpinan partai lima tahun kedepan.
Keputusan ada ditangan sang Bupati Dillah, kembali ke Partai PAN, mengambil Partai Gerindra atau bergabung di PSI.
Kursi Ketua DPRD Digoyang
Seoarang politikus yang juga Perdana Menteri Inggris Harold Wilson mengatakan “Seminggu adalah waktu yang lama dalam politik”.
Berkaca dari ini, tentu keputusan mengambil kembali PAN untuk politik masa depan Dillah harus segera ambil sikap. Sebab dalam politik, seminggu menjadi waktu yang lama dalam mengambil keputusan.
Jika akhirnya, PAN akan diketuai oleh sang Bupati Dilla, posisi kursi empuk ketua DPRD Tanjung Jabung Timur yang saat ini diduduki oleh Zilawati, tentu akan digoyang.
Ketua PAN yang baru, bisa jadi akan melakukan perombakan komposisi jabatan, terutama jabatan di DPRD Tanjabtim. Mengingat hubungan Bupati dan Ketua DPRD saat ini, disinyalir kurang hangat.
Lantas siapa yang akan menggoyang, posisi ketua DPRD ?
Bagi Dillah, jika memang ia menentukan sikap untuk maju menahkodai PAN Tanjabtim. Ia akan mengembalikan konsep awal perebutan ketua DPRD yang sudah dicanangkan ketua PAN sebelumnya, Romi Hariyanto. Sehingga, keputusan yang dia lakukan ini bukan karena faktor ketidakharmonisan hubungan Bupati dengan Ketua DPRD saat ini. Tetapi murni dari hasil kesepakatan yang telah disepakati oleh para caleg PAN dan itu diaktanotariskan.
Dillah ketika memang dipercaya memimpin PAN, juga tidak ingin gegabah mengambil sikap, banyak pertimbangan yang akan ia lakukan terutama dalam mendesain kembali PAN yang kini telah terurai kemana-mana.
Jika mengacu kesepakatan bersama, tentu ada dua kandidat yang akan masuk dalam bursa Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur atas perolehan suara terbesar yakni Supani dan Ariandi.
Kesepatakan bersama ini, dari kabar angin yang berhembus, seluruh caleg telah menandatangani bahkan siap di PAW jika melanggar kesepakatan tersebut.
Dasar itulah, nanti akan dipakai oleh Dillah, jika ingin mengambil keputusan untuk evaluasi pimpinan DPRD.
Kalau pun, Dillah memutuskan untuk tidak mengambil PAN. Mungkin ada skema lain yang akan terjadi, apalagi saat ini, tersiar bahwa Supani yang merupakan keponakan dari Dillah akan bertarung merebut ketua PAN.
Nantikan tulisan opini kita berikutnya dengan judul “Berebut Nahkoda Perahu PAN : Pertarungan Zila vs Supani”.
Bersambung…..
Tinggalkan Balasan