“Saat rakyat menanti kepastian anggaran, wakil rakyat justru sibuk mengomentari beban gubernur dan menyudutkan birokrasi. Ini bukan lagi pengawasan, tapi pelumpuhan pemerintahan.”
Oleh: Riky Handriska
Inijambi.com | Jambi – Ketika derita rakyat Jambi menumpuk karena ketidakpastian anggaran, salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai NasDem, Yudi Haryanto, melontarkan pernyataan publik yang menyesatkan. Dalam unggahan media sosialnya, ia menyebut bahwa gubernur Jambi harus “berjuang sendiri menjemput anggaran pusat” karena kepala dinas tidak bisa bekerja. Ia juga menyatakan bahwa DPRD “bukan diam, hanya prihatin” atas beban jabatan gubernur, sambil menyinggung proyek multiyears Rp 1,4 triliun.
Namun publik segera melihat kejanggalan logika dalam pernyataan tersebut. Yudi Haryanto adalah anggota DPRD provinsi Jambi yang baru dilantik tahun 2024. Ia bukan bagian dari proses perencanaan maupun pengesahan program multiyears 2022–2024 yang kini ia komentari seolah-olah dirinya saksi sejarahnya.
Pernyataan itu bukan hanya menyesatkan, tetapi juga menggambarkan minimnya pemahaman terhadap kontinuitas kebijakan dan tata kelola anggaran.
• Ketika DPRD Menolak Duduk, Rakyat yang Dikorbankan
Fakta tak terbantahkan: hingga hari ini, DPRD Provinsi Jambi belum membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Akibatnya, lebih dari Rp1 triliun dana rakyat terkatung-katung, tidak dapat digunakan untuk:
•Perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan,
•Program pengentasan stunting dan kemiskinan,
•Pembangunan infrastruktur dasar rakyat,
•Dana bagi hasil untuk kabupaten/kota.
Sementara eksekutif / Gubernur Jambi Al Haris bersusah payah menjemput anggaran ke pusat, DPRD justru membisu di ruang sidang dan sibuk membangun narasi “prihatin” di media.
• Pengawasan atau Alibi Menolak Bekerja?
DPRD memang memiliki fungsi pengawasan. Tapi ketika pengawasan dijadikan alibi untuk tidak bersidang, maka fungsinya berubah menjadi penghambat demokrasi. Jika ada yang ingin ditelusuri, tempatnya bukan di status media sosial, tapi di meja rapat.
Mengklaim “prihatin” terhadap beban gubernur bukanlah bentuk empati, melainkan sinyal bahwa mereka tidak siap menjalankan fungsinya sebagai pembahas anggaran.
• Yang Baru, Tapi Sudah Lupa Diri
Yudi Haryanto baru dilantik menjadi anggota DPRD provinsi Jambi September 2024, masih terbilang baru. tapi rakyat Jambi tidak butuh waktu adaptasi dari wakilnya. Mereka butuh keberanian, tanggung jawab, dan komitmen untuk memperjuangkan dana publik.
Jika Yudi merasa tidak pernah ikut membahas multiyears, maka ia tidak dalam posisi etis untuk membidik proyek tersebut dengan kecurigaan politik. Tuduhannya justru memperlihatkan sikap populis yang sembrono dan inkonsisten.
• Rakyat Tak Butuh Retorika, Tapi Tindakan
Pernyataan Yudi Haryanto bukan klarifikasi, tapi upaya memutar balik persepsi publik. Ia tidak sedang menjalankan fungsi pengawasan, tapi mencoba menjauhkan DPRD dari tanggung jawab anggaran yang tidak kunjung dibahas.
Jika tak berani bersidang,
jika hanya mampu mengomentari,
maka publik patut bertanya:
siapa sebenarnya yang tidak bisa kerja?
Rakyat menunggu kerja nyata, bukan komentar murahan. DPRD adalah ruang kerja politik, bukan panggung opini tanpa aksi.
Tinggalkan Balasan