INIJAMBI.COM- Kondisi infrastruktur di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, kian memburuk dan jauh dari standar kelayakan. Sejumlah ruas jalan utama yang menghubungkan desa-desa strategis kini berubah menjadi kubangan lumpur, terutama saat musim hujan. Akses yang seharusnya menjadi urat nadi justru menjelma menjadi hambatan utama mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Ruas penghubung dari Gedong Karya, Jebus, Sungai Aur hingga perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada dalam kondisi kritis. Kendaraan tersendat, distribusi logistik terganggu, dan biaya angkut melonjak. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor ekonomi, tetapi juga merambat ke layanan dasar masyarakat.
Tokoh masyarakat Kumpeh, Almuttaqin, secara tegas mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Ia menilai proyek multiyears yang dijalankan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh.
“Pembangunan terhenti di Pudak hingga Jembatan Suak Kandis, sementara wilayah lain masih terisolasi oleh kerusakan jalan yang parah. Ini menunjukkan perencanaan yang belum tuntas,” ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Ketika jalan rusak, akses ekonomi terhambat, pendidikan terganggu, dan layanan kesehatan terancam. Dampaknya sistemik, bukan parsial,” tegasnya.
Ia juga menekankan posisi strategis Kumpeh sebagai jalur penghubung menuju kawasan Berbak dan Rantau Rasau. Kondisi jalan yang terus memburuk dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah jika tidak segera ditangani secara komprehensif.
Sorotan publik terhadap persoalan ini kian menguat, namun respons konkret dinilai belum sebanding dengan tingkat urgensi di lapangan.
“Ini sudah menjadi alarm keras. Pemerintah tidak cukup hadir dalam wacana, tetapi harus nyata dalam tindakan,” kata Almuttaqin.
Ia mendesak agar pembangunan dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan—bukan sekadar pendekatan tambal sulam yang bersifat sementara. Bagi masyarakat Kumpeh, jalan yang layak bukan lagi tuntutan tambahan, melainkan prasyarat dasar bagi keberlangsungan hidup dan pertumbuhan wilayah.(*/inj)
Tinggalkan Balasan