Harga Kelapa Dalam Turun, Perpekindo Jambi Geram dengan Larangan Ekspor

Jumat, 14 Maret 2025 - 22:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Inijambi.com | Jambi – Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Provinsi Jambi , Sudirma geram dengan adanya larangan ekspor kelapa dalam sehingga membuat harga kelapa dalam turun drastis.

Menurut Sudirman, dengan adanya larangan ekspor ini harga kelapa dalam tidak stabil.

“Sebelumnya harga kelapa dalam mencapai Rp 7.000 namun saat ini sudah berkisar Rp. 4000,” ujar Sudirman.

Lanjut Sudirman, seharusnya pemerintah dan penggiat kelapa harus mementingkan kesejahteraan petani, bukan kepentingan diri sendiri.

“Kesejahteraan petani kelapa itu tang lebih utama, jika harga kelapa dalam naik maka petani akan senang, itu seharusnya yang dipikirkan pemerintah dan penggiat kelapa,” ungkap Sudirman.

Sudirman juga menolak MOU antara HIPKI dengan APKI yang difasilitasi oleh KADIN, yang mana MOU tersebut terkait larangan ekspor kelapa dalam, sedangkan APKI sendiri tidak dikenal di provinsi Jambi dan tidak dekat dengan petani.

“Saya sebagai ketua Perpekindo Jambi, menolak keras Memorandum Of Understanding (MOU) antara Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dengan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) terkait larangan ekspor, yang mana MOU tersebut tidak menguntungkan petani kelapa, karena adanya larangan ekspor tersebut harga kelapa dalam menjadi turun,” terang Sudirman.

Sudirman juga menantang pihak APKI dan HIPKI untuk membeli kelapa dalam seharga Rp 8000.

“Kalau melarang ekspor kelapa berarti pihak APKI dan HIPKI berani membeli kelapa dalam seharga Rp 8000, sekarang kami tantang dua organisasi itu berani tidak? jangan sampai dengan larangan ekspor itu harga kelapa dalam turun seperti kemarin,” tegas Sudirman.

Sementara itu, salah satu petani kelapa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saparudin kecewa dengan larangan ekspor, dia mempertanyakan terkait organisasi APKI dan HIPKI.

Baca Juga:  PLN Gandeng WWF Indonesia Adopsi Kerangka Kerja TNFD

“Apa itu APKI dan HIPKI, kami tidak kenal dengan organisasi itu, mereka jangan mengatur terkait kelapa dalam, jangan sampai larangan ekspor yang diusulkan mereka mempengaruhi harga kelapa, kasian kami sebagai petani,” ungkap Saparudin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.

Berita Terkait

H Bakri Tinjau Lokasi Jalan Penghubung Jambi-Sumatera Barat Yang Sempat Ambruk
Arwin Saputra Ambil Formulir pendaftaran Caketum Koni periode 2025-2029
Pimpin Kunker Spesifik Komisi V DPR RI, H Bakri: Selesaikan Soal Lahan Untuk Tol Trans Sumatera
PLN Gandeng WWF Indonesia Adopsi Kerangka Kerja TNFD
Al Haris Lantik Puluhan Kepala SMA/SMKN dan SLB : Kepsek Harus Perduli
Al Haris-Sani Bakal Segera Dilantik Untuk Periode Kedua Pimpin Jambi
Tomas Tanjab Timur Thaib Haloes Himbau Masyarakat: Jangan Takut di Tekan,  Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani
Masyarakat Diuntungkan Jika Zumi Laza Jadi Bupati Tanjabtim

Berita Terkait

Jumat, 14 Maret 2025 - 22:23

Harga Kelapa Dalam Turun, Perpekindo Jambi Geram dengan Larangan Ekspor

Jumat, 7 Maret 2025 - 19:47

H Bakri Tinjau Lokasi Jalan Penghubung Jambi-Sumatera Barat Yang Sempat Ambruk

Jumat, 7 Maret 2025 - 16:07

Arwin Saputra Ambil Formulir pendaftaran Caketum Koni periode 2025-2029

Selasa, 25 Februari 2025 - 21:23

Pimpin Kunker Spesifik Komisi V DPR RI, H Bakri: Selesaikan Soal Lahan Untuk Tol Trans Sumatera

Minggu, 26 Januari 2025 - 07:59

PLN Gandeng WWF Indonesia Adopsi Kerangka Kerja TNFD

Rabu, 22 Januari 2025 - 15:11

Al Haris-Sani Bakal Segera Dilantik Untuk Periode Kedua Pimpin Jambi

Jumat, 22 November 2024 - 16:14

Tomas Tanjab Timur Thaib Haloes Himbau Masyarakat: Jangan Takut di Tekan,  Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani

Rabu, 20 November 2024 - 19:46

Masyarakat Diuntungkan Jika Zumi Laza Jadi Bupati Tanjabtim

Berita Terbaru

Berita

PLN Gandeng WWF Indonesia Adopsi Kerangka Kerja TNFD

Minggu, 26 Jan 2025 - 07:59