INIJAMBI – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dalam kurun 2020–2024 memang menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai, turunnya tingkat kemiskinan dari 10,95 persen menjadi 9,54 persen—setara sekitar 33.120 jiwa dari total 334 ribu penduduk—lebih banyak ditopang oleh program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta intervensi pemerintah daerah.
“Capaian ini patut diapresiasi, termasuk penanganan 452 rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas seperti Tungkal Ulu dan Senyerang. Namun lajunya masih lambat, hanya sekitar 0,25 persen per tahun. Artinya, persoalan struktural belum tersentuh secara mendasar,” ujarnya di Jambi, Selasa (28/4).
Ia menegaskan, struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer—terutama kelapa sawit dan hortikultura—menjadi penghambat utama percepatan pengentasan kemiskinan. Ketergantungan pada komoditas membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga, sementara tingkat upah di pedesaan tetap rendah.
Di sektor ketenagakerjaan, stabilitas angka pengangguran tidak serta-merta mencerminkan kualitas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di 2,95 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 3,20 persen pada Agustus 2024, dari sekitar 171 ribu angkatan kerja.
“Persoalannya bukan semata pengangguran, melainkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Banyak yang bekerja, tetapi tetap berada di bawah garis kemiskinan. Inilah fenomena ‘pekerja miskin’,” tegasnya.
Menurutnya, potensi kehilangan pendapatan akibat pengangguran mencapai Rp2–3 juta per orang per bulan. Dampaknya meluas pada kemiskinan multidimensi, terutama di kalangan usia produktif.
Dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,45–5,28 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 72,01, Tanjab Barat sejatinya memiliki fondasi untuk bertransformasi. Namun, tanpa diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peluang bonus demografi 2025–2045 berisiko terlewat.
“Program seperti GUREDES dan arah pembangunan dalam RPJMD 2021–2026 harus difokuskan pada penciptaan nilai tambah, bukan sekadar penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih nyata, termasuk di Kuala Betara, yang membutuhkan intervensi lebih presisi.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah didorong menggeser orientasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis inovasi dan penguatan SDM. Kebijakan upah minimum sektoral, penguatan pendidikan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor dinilai krusial.
“Tanpa transformasi struktural, penurunan kemiskinan hanya bersifat sementara. Yang dibutuhkan adalah peningkatan produktivitas dan daya beli secara berkelanjutan,” pungkasnya.(*/inj)
Tinggalkan Balasan