INIJAMBI.COM- Pengangguran terselubung di Kabupaten Muaro Jambi kian menajam sebagai persoalan struktural yang berpotensi menggerus fondasi ekonomi daerah. Di balik angka resmi ketenagakerjaan yang tampak stabil, tersimpan realitas stagnasi produktivitas yang belum tersentuh kebijakan secara serius.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai, ukuran konvensional seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mampu menangkap kedalaman masalah. Pada 2025, TPT tercatat 5,02 persen atau sekitar 12.015 orang dari total 239.183 angkatan kerja. Namun angka itu, menurutnya, hanya menampilkan sisi permukaan.
“Yang krusial bukan semata siapa yang menganggur, melainkan siapa yang bekerja tanpa produktivitas. Di situlah pengangguran terselubung berakar,” ujarnya di Jambi, Selasa (28/4/2026).
Dominasi sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah justru menjadi episentrum persoalan. Penyerapan tenaga kerja yang berlebih, tanpa diiringi peningkatan output, menciptakan inefisiensi yang sistemik.
“Dalam banyak kasus, satu hektare lahan diisi dua hingga tiga kali lipat tenaga kerja ideal. Produksi tidak bertambah, tetapi tenaga kerja terus terserap. Ini bukan penciptaan kerja, melainkan distribusi kemiskinan terselubung,” tegasnya.
Data menunjukkan jumlah penduduk bekerja meningkat 6,9 persen—dari 212.445 orang pada 2024 menjadi 227.168 orang pada 2025. Namun, pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi, mencapai 14.912 orang, membuat TPT tertahan di kisaran 5 persen sejak 2021.
Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik menjadi 73,82 persen, menandakan meningkatnya tekanan masuk ke pasar kerja. Sayangnya, ekspansi ini tidak diimbangi ketersediaan pekerjaan yang layak dan produktif.
“Ini adalah paradoks pasar kerja: partisipasi meningkat, tetapi kualitas pekerjaan tidak bergerak. Statistik membaik, realitasnya stagnan,” kata Noviardi.
Ia menilai akar persoalan terletak pada struktur ekonomi yang dangkal dan kurang terdiversifikasi. Ketergantungan pada sektor primer—terutama pertanian tradisional—membatasi ruang penciptaan nilai tambah. Di sisi lain, sektor industri pengolahan dan jasa produktif belum tumbuh sebagai motor alternatif penyerapan tenaga kerja.
Jika dibiarkan, pengangguran terselubung tidak hanya menekan pendapatan rumah tangga, tetapi juga menghambat mobilitas sosial dan memperlambat transformasi ekonomi daerah—ironis bagi wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga ibu kota provinsi.
Noviardi menegaskan, respons kebijakan tidak bisa lagi bersifat incremental. Transformasi struktural harus dipercepat melalui hilirisasi pertanian, penguatan UMKM berbasis nilai tambah, serta akselerasi investasi di sektor industri dan jasa modern.
“Arah kebijakan harus tegas: dari sekadar menciptakan pekerjaan menuju menciptakan produktivitas. Tanpa itu, pengangguran terselubung akan terus berdetak sebagai bom waktu ekonomi Muaro Jambi,” pungkasnya.(*/inj)
Tinggalkan Balasan